Aspirasi Aksi Damai Dibawa Langsung Ketua DPRD ke Pimpinan MPR dan DPR RI di Senayan

JAKARTA, Sumselstar – Aspirasi hasil aksi unjuk rasa damai mahasiswa di Palembang pada Senin (1/9/2025) kini bergema hingga ke Senayan. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Andie Dinialdie, bersama perwakilan mahasiswa Sumsel, menyampaikan langsung tuntutan tersebut dalam pertemuan dengan pimpinan MPR RI dan anggota DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Langkah proaktif ini menunjukkan komitmen untuk mengawal suara rakyat daerah ke tingkat pusat. Sebelumnya, aspirasi tersebut disampaikan mahasiswa dalam unjuk rasa damai di Gedung DPRD Sumsel, yang kemudian diterima dan dijanjikan untuk diteruskan oleh Ketua DPRD Sumsel.
Rombongan mahasiswa yang tiba di Jakarta terdiri dari perwakilan berbagai kampus di Sumsel, di antaranya Universitas Sriwijaya (Unsri), Politeknik Sriwijaya (Polsri), Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), Universitas PGRI Palembang, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bhakti Pertiwi, Universitas Indo Global Mandiri, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang, Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan (POLTEKKES) Palembang, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah, Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Palembang, Sekolah Tinggi Ilmu Bina Husada Palembang, dan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Sumsel.
Mereka diterima secara langsung oleh Wakil Ketua MPR RI, Abracandra Muhammad Akbar dan Lestari Moerdijat, yang mendengarkan secara seksama pokok-pokok tuntutan dari mahasiswa. Selain pimpinan MPR, sejumlah anggota DPR RI, termasuk Andre Rosiade, Kawendra Lukistian, Kartika Sandra Desi, dan Ahmad Wazir Noviadi, juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Kehadiran Wakil Walikota Palembang, Prima Salam, dan Anggota DPRD Sumsel, M Al Amin, turut memperkuat delegasi Sumsel, menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah dan legislatif terhadap upaya penyampaian aspirasi mahasiswa. Pertemuan ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara masyarakat daerah, khususnya mahasiswa, dengan para pemangku kebijakan di tingkat pusat.







