PALEMBANG, Sumselstar – DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) sampaikan aspirasi masyarakat hasil Reses di 10 daerah pemilihan (Dapil) yang dilaksanakan dari tanggal 10 sampai 17 Februari 2025.
Aspirasi Masyarakat tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna X (10) dipimpin langsung Ketua DPRD Sumsel Andie Dinaldie dengan agenda penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumsel hari ini (Senin, 24/02/25).
Secara bergantian juru bicara dari masing-masing Dapil melaporkan hasil pelaksanaan resesnya, diawali dengan penyampaian laporan pelaksanaan hasil reses Dapil I yang disapaikan oleh Aryuda Perdana Kusuma, S.Sos, Dapil II disampaikan oleh Fajar Febriansyah. ST, M.IKom, Dapil III disampaikan oleh Muhammad Alki Ardhiansyah, SE,
Kemudian Dapil IV disampaikan oleh Ir. H. Syahruddin, ST, MM, Dapil V disampaikan oleh Andri Fitriansyah, ST, MM Selanjutnya Dapil VI disampaikan oleh Mohd. Muaz Ar Rifqy, Dapil VII disampaikan oleh Ade Kurniawan, A.Md, kemudian Dapil VIII disampaikan oleh Muhammad Al Amin, S.Si, Dapil IX disampaikan oleh Andi Rizkiyansyah, S.IP, Serta terakhir Dapil X disampaikan oleh M. Nasir, S.Si.
Secara umum Aspirasi Masyarakat didominasi permasalahan infrastruktur yang dapat menunjang laju perekonomian Masyarakat seperti perbaikan dan pelebaran jalan antar desa, pembuatan dan perbaikan brojong dan pintu air, pembuatan Lampu penerang jalan desa, program bedah rumah dan lain-lain.
Selanjutnya dibidang kesejahteraan rakyat diantaranya senada masyarakat meminta untuk mengatasi kelangkaan gas LPG 3 Kilo dan penurunan harga ditingkat pengecer, adanya peningkatan lapangan pekerjaan bagi pemuda dan bantuan modal usaha bagi pengusaha baru.
Selain itu Pembangunan Gedung sekolah dan sarana lainnya, Pembangunan rumah ibadah, Gedung olah raga, Pelayanan Air bersih dan lain sebagainya, dibidang pemerintahan diantaranya Pembangunan Gedung kantor camat serta mengharapan kejelasan para tenaga kerja honorer PPPK paruh waktu penambahan formasi PPPK sehingga tidak terjadi permasalahan pengangguran dikemudian hari dan dapat bekerja sebagaimana mestinya dan lain sebagainya.
